Nasib Anak-Anak TKI di Sabah

Mendirikan lembaga pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah, Malaysia, tak semudah membalik telapak tangan. 

http://www.informasipendidikan.com

Bersekolah bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia, masih jauh panggang dari api. Bayangkan, dari 151 lembaga pendidikan yang terdaftar di Konsulat Jenderal (Konjen) RI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, baru ada satu lembaga formal yang terbilang “memadai”, yakni Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). 

Memadai karena SIKK saat ini mempunyai jumlah guru yang cukup. Kurikulum dan proses belajar-mengajarnya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Hanya saja, kegiatan pembelajaran masih dilakukan di pertokoan yang disewa pemerintah RI, berlokasi di Alamesra, Plaza Utama, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu. Gedung tersebut berlantai tiga dan SIKK beroperasi pada lantai dua dan tiga.

SIKK memberikan layanan pendidikan untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Saat berdiri pada 1 Desember 2008, SIKK langsung menerima kelas satu hingga kelas lima untuk tingkatan SD dengan jumlah 274 siswa. Untuk kelas satu hingga tiga, masing-masing dibuat dua ruang kelas (A dan B) dan kelas empat hingga lima, masing-masing satu ruang kelas. Pada awal berdiri, tenaga pengajarnya hanya kepala sekolah dengan tiga orang staf tata usaha dibantu dua orang tenaga pengajar paruh waktu. Namun, saat ini SIKK sudah melayani 487 siswa dengan jumlah tenaga pengajar 30 orang.

Berdirinya SIKK yang amat terbatas daya tampungnya tersebut, tidak dapat mengimbangi jumlah anak usia sekolah yang berminat mendaftar. Berdasarkan data Konjen RI kota Kinabalu, saat ini jumlah anak-anak usia sekolah di wilayah Sabah mencapai 53.768 orang.

Sementara untuk sekolah di lembaga pendidikan swasta, puluhan ribu anak WNI yang sebagian besar dari anak-anak TKI dan berstatus ilegal itu tidak terjangkau karena biayanya sangat mahal. Tak pelak, banyak di antara mereka memilih tidak sekolah atau pulang kampung.

Keadaan ini diperparah lagi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Malaysia pada 2002. Negeri Jiran ini mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan yang melarang orang asing, kecuali diplomat dan ekspatriat, untuk belajar di sekolah negeri atau sekolah kerajaan.

Kebijakan yang sangat diskriminatif bagi orang asing itu, ditambah lagi dengan keluarnya memorandum of understanding (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia tahun 2004 tentang penempatan TKI formal ke Malaysia yang menegaskan bahwa selama di Malaysia, tenaga kerja tidak diizinkan membawa anggota keluarga, termasuk anak.

Dalam MOU itu, Malaysia tampaknya lebih berkuasa. Negeri Jiran ini hanya ingin memeras tenaga dari para TKI, tanpa memperdulikan anak dan keluarganya. Mereka beranggapan jika para TKI membawa anak dan keluarganya akan mendatangkan masalah-masalah baru di sebuah negeri yang tengah gencar melaksanakan pembangunan. Perlakuan yang “zalim” ini seperti halnya ketika Belanda menjajah Indonesia sebelum adanya politik “Balas Budi”. Bangsa pribumi terus dijadikan budak, sementara mereka tidak memperoleh pendidikan. Tak berbeda perlaukan dari pemerintah Malaysia, Boleh jadi, jika anak-anak TKI mendapatkan pendidikan yang layak dan akhirnya maju, pada gilirannya mereka tidak bersedia bekerja sebagai tenaga kasar lagi, sedangkan Malaysia masih terus membutuhkan tenaga seperti itu untuk sekian dekade ke depan.

Selain itu, minimnya ilmu pengetahuan, banyak TKI tidak berminat pula menyekolahkan anaknya. Mereka tidak tahu manfaat bersekolah. Sebagian besar TKI ingin anaknya langsung bekerja di kebun menambah penghasilan keluarga.

Melihat fenomena seperti ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, sehingga melalui berbagai kajian dibentuklah Community Learning Center (CLC) untuk menampung mereka: CLC setara paket A atau SD dan CLC setara paket B atau SMP terbuka. CLC yang merupakan lembaga nonformal akhirnya tumbuh subur di setiap kantong TKI, meski tanpa siizin dari pemerintah Malaysia.

Jika pada 2003 hingga 2009 CLC di Sabah hanya 18 unit (15 SD dan 2 SMP plus satu unit yang didirikan LSM Humana), pada 2010 hingga 2012 menjadi 151 CLC. Berdasarkan jumlah siswa, tercatat 15.514 murid, terdiri 13.447 siswa SD dan 2.067 siswa SMP. Mereka tersebar di lima wilayah adminisistrasi Sabah, yaitu: Pantai Barat sebanyak 9 unit (6 SD dan 3 SMP), Pedalaman 26 unit (21 SD dan 5 SMP), Sandakan 59 unit (5 SD, 53 SMP dan 1 Humana), Tawau 57 unit (19 SD dan 38 SMP), dan wilayah Kudai yang belum memiliki CLC.

Sebagian Besar Ilegal

http://journal424.files.wordpress.com

Dari 151 CLC tersebut, 53 unit CLC telah didaftarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (JPNS). Pasalnya, pendirian CLC sebelum 2011 hanya didasarkan pada persetujuan dari Jabatan Keselamatan dan Kebajikan Kampung (kepala desa), district officer (camat), ketua polis daerah (kapolsek), dan manajemen syarikat/perusahaan ladang sawit. Namun, hingga saat ini baru 9 CLC mendapat persetujuan (legal) dan 13 CLC lainnya masih menunggu surat perizinan yang rencananya akan dikeluarkan paling lambat akhir Desember 2012. Sementara 18 CLC lainnya masih dalam proses verifikasi. Sedangkan 13 CLC nonladang kelapa sawit ditolak.

Pada 8 Oktober 2012 JPNS mengeluarkan surat yang isinya tidak dapat memproses izin pendirian CLC nonladang kelapa sawit. Alasannya, tidak ada garis panduan dari Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) di Kuala Lumpur. Meski demikian, pihak JPNS meneruskan permohonan izin CLC nonladang tersebut kepada KPM di Kuala Lumpur.

Menurut Konsul RI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, bagian Seni dan Budaya, Iman Rokhadi, ada banyak kendala yang harus dihadapi untuk memperoleh izin operasional CLC. Kendala dalam pendirian CLC di ladang kelapa sawit, menurut Iman, belum semua syarikat bersedia memberikan “surat sokongan” dengan dalih belum mendapatkan arahan dari manajemen pusat maupun surat edaran dari KPM.

Kekhawatiran lain, beban biaya yang harus ditanggung pihak syarikat bila CLC sudah berdiri. Syarikat harus menyediakan sarana dan prasarana CLC. “Keberatan tersebut sesungguhnya kurang beralasan mengingat syarikat memiliki dana CSR yang cukup yang dapat digunakan untuk mendanainya,” kata Iman.

Di sisi lain, papar Iman, sampai saat ini Konjen RI Kota Kinabalu belum mendapatkan dokumen apapun yang berbentuk SK Menteri/Dirjen menyangkut lembaga CLC. Padahal, SK Menteri/Dirjen menyangkut lembaga CLC diperlukan sebagai pegangan dan dasar hukum dalam operasional CLC sebagai lembaga resmi. “Jangan sampai hal tersebut menjadikan salah tafsir dan berbeda pendapat sebagaimana yang terjadi pada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang menganggap CLC di Sabah adalah lembaga yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa diberikan dana bantuan,” kata Iman yang pernah bertugas di sejumlah negara.

Karena itu, Iman berharap perlu langkah negosiasi bilateral agar perizinan CLC di Sabah dapat secara kuat diberlakukan pemerintah Malaysia. Bukan hanya Garis Panduan CLC yang disampaikan melalui rapat internal.

Kendala kembali muncul, setelah CLC baru berdiri. Saat ini pendanaan CLC umumnya berasal dari swadaya masyarakat melalui iuran bulanan untuk membayar seluruh operasional CLC, seperti gaji guru, sewa gedung, listrik, air, dan kebersihan. Khusus CLC di ladang kelapa sawit yang sudah mendapat izin alias legal, mereka mendapat subsidi dari syarikat sehingga tidak perlu sewa gedung, bayar listrik, dan air. Sedangkan CLC nonladang harus menanggung sendiri atas seluruh pengeluaran biaya operasionalnya. “Perlu dicarikan solusi untuk mengatasi kesulitan biaya yang dihadapi CLC nonladang yang menduduki lebih dari 33% dari total CLC di Sabah,” jelas Iman.

Memang, dana Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) melalui Ditjen Dikdas, telah banyak dikucurkan, khususnya untuk SIKK dan CLC SMP Terbuka, tapi gugat Iman, dana untuk CLC SD belum mendapatkan perhatian sepenuhnya. Dana bantuan yang telah dikucurkan melalui Ditjen Dikdas, misalnya, baru sebatas dana BOS SD dan SMP, dana BOP SMP Terbuka, dana bantuan siswa miskin SD dan SMP, dana bantuan ketrampilan SMP Terbuka, dana media pembelajaran SMP Terbuka, dana teknologi informasi dan komputer SMP Terbuka, dana apresiasi seni SMP Terbuka, operasional SIKK dan pembangunan gedung, dana peningkatan mutu SIKK, dana peningkatan mutu SIKK, dana pengadaan guru lokal CLC SD dan SMP Terbuka, serta insentive guru local CLC SD dan SMP Terbuka sebesar Rp 2 juta per bulan per guru untuk 60 guru local di seluruh Sabah.

Tak hanya dana, kendala yang dihadapi setelah berdirinya CLC adalah tenaga pendidik. Saat ini pendidik yang dikirimkan Kemendikbud sebanyak 169 orang. Jumlah guru yang masih sedikit itu tentu tak cukup, sehingga terpaksa dipekerjakan guru local, baik WNI maupun WNA. Jumlah guru local saat ini 287 orang yang direkrut dari kalangan masyarakat WNI/TKI dan WNA Malaysia dengan pendidikan rata-rata SMA dan sederajat, bahkan ada sebagian yang hanya lulusan SD dan SMP.

Mereka tidak memperoleh gaji, kecuali sekadar uang lelah dari hasil iuran orangtua siswa yang besarnya bervariasi sesuai kemampuan keuangan masing-masing CLC, dari mulai RM 200 hingga RM 400 per bulan. Terhadap CLC yang beroperasi resmi di ladang perkebunan sawit, syarikat memberikan bantuan uang bulanan kepada guru sebesar RM 500 atau sekitar Rp 1.500.000 per orang per guru.

Konjen RI Kota Kinabalu berharap, Kemendikbud dapat mengoptimalkan pengadaan guru local mengingat pengiriman guru kontrak dari Kemendikbud amat mahal dengan gaji bulanan Rp 15 juta per bulan. Tentu saja, gaji yang sangat jauh berbeda itu, dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan guru local. Alangkah baiknya apabila dana untuk menggaji guru dari Kemendikbud, sebagian dapat dialokasikan membayar gaji guru local dengan perhitungan upah minimum regional di Sabah, yaitu RM 800 atau sekitar Rp 2.400.000. “Dengan gaji guru kontrak sekarang per orang Rp 15 juta akan bisa digunakan membayar enam guru local. Dengan perhitungan seperti itu, masalah kesenjangan gaji ini dapat diminimalkan,” tegas Iman.

Pagu anggaran Rp 2 juta per bulan untuk 60 guru local WNI di Sabah yang diberikan Ditjen Dikdas Kemendikbud, juga menyisakan sejumlah masalah. Pasalnya, para guru local tak hanya berasal dari WNI, juga banyak dari guru local non-WNI. Tentu saja akan memicu “rasa iri” di antara mereka. Masalah kembali bertambah, karena jumlah guru local WNI lebih dari 60 orang. Sudah pasti membuat cemburu atau “sakit hati”  bagi guru lain yang tidak mendapatkannya. Konjen RI Kota Kinabalu sebagai penangung jawab  terpaksa mengalokasikan dana tersebut berdasarkan prinsip proporsionalitas guna menghindari keresahan di kalangan guru local. “Akan lebih baik jika kebijakan pemberian insentive kepada para guru local diberikan secara menyeluruh kepada semua guru local tanpa memandang status kewarganegaraan,” pinta Iman.

Saat ini sekitar 99% guru local di CLC juga tidak memiliki latar belakang pendidik. Konjen RI Kota Kinabalu berharap, kemendikbud ke depan bisa memberikan peningkatan kemampuan guru local agar mereka mampu melaksanakan kegiatan belajar-mengajar sesuai target yang diharapkan.

unimig.org

Masalah tak hanya terjadi pada guru local dalam soal kemampuan memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, juga yang dikirim dari Kemendikbud. Umumnya, guru yang dikirim kemendikbud dari lulusan pendidikan umum alias non-agama. Sementara anak-anak didik harus pula diberikan pendidikan agama yang memadai. Masalah timbul, saat mereka mengajarkan agama semampunya. Sudah barang tentu jauh dari standar pendidikan agama yang dipersyaratkan dalam kurikulum sekolah Indonesia. “Hal ini sangat memprihatinkan. Anak-anak bisa terhindar dari buta huruf, tapi cenderung tetap buta agama,” ujar Iman.

Atas dasar itu, Konjen RI Kota Kinabalu berharap, instansi Kementerian Agama dapat memikirkan untuk mengirim guru agama dan buku-buku pendidikan agama di CLC seluruh Sabah. Perekrutan guru agama dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren.

Semua guru yang dikirim Kemendibud wajib memiliki izin mengajar (permit mengajar) karena Kementerian Pelajaran Malaysia mensyaratkan hal itu. Permasalahan mulai timbul, karena permit mengajar hanya diberikan kepada guru yang mengajar pada institusi pendidikan yang telah disetujui pemerintah Malaysia, yaitu SIKK,  lembaga pendidikan yang didirikan Humana,  dan CLC ladang kelapa sawit. CLC nonladang kelapa sawit tidak dibenarkan ada guru yang mengajar di dalamnya. Padahal, keberadaan CLC nonladang kelapa sawit mencapai 33% di seluruh Sabah. Pemerintah Malaysia memang telah mengizinkan sejumlah CLC di Sabah, namun hanya sebatas dI ladang kelapa sawit dan hanya untuk anak-anak TKI yang legal.

Permasalahan makin bertambah karena seluruh guru local CLC pun belum seluruhnya memiliki izin permit mengajar.  Mereka umumnya hanya memiliki izin tinggal sebagai TKI atau tanggungan suami. “Atas tanggung jawab Konjen RI, mereka harus diuruskan permit mengajarnya. Seterusnya harus diuruskan izin tinggal sebagai guru Indonesia dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh Konjen RI sebesar RM 1.000 per guru per tahun,” kata Iman.

Pemerintah Malaysia juga mewajibkan CLC yang sudah mendapatkan izin operasional, memberikan mata pelajaran civic atau kewarganegaran Malaysia. Sudah barang tentu, ada pengeluaran tambahan untuk pengadaan buku-buku civic dan guru Malaysia tersebut.

Belum adanya system informasi pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah yang terintegrasi dari semua pemangku kepentingan, menurut Konjen Kinabalu, menjadi kurang akurat dan cenderung berbeda dari masing-masing instansi. Akibatnya, kebijakan yang diluncurkan kurang tepat sasaran dan tersendatnya alur kerja pelayanan pendidikan. “Contohnya, masih banyak instansi pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya memahami CLC di Sabah, bahkan satu Direktorat Jenderal kadang berbeda sudut pandang dan pendapat dalam mengambil kebijakan,” ujar Iman.

Karena itu, Konjen RI Kota Kinabalu berharap, sudah saatnya dibangun system terpadu pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah di bawah kendali Kemendikbud dan dalam koordinasi Kemenko Kesra RI, sehingga dapat memberikan masukan dalam setiap kebijakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Mengirim Pahlawan Terbaik

http://bimg.antaranews.com

Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mencoba memberikan layanan prima pendidikan nasional, tak terkecuali bagi warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya yang tinggal di wilayah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa Negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar (wajar) 9 tahun untuk setiap WNI, baik yang tinggal di NKRI maupun di luar negeri.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) – sebelum bernama Kemendikbud – melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sejak 2006 telah mengirim tenaga pendidik ke kantong-kantong anak-anak TKI di Sabah, Malaysia. Pada tahun itu, Kemendiknas mengirim 51 tenaga pengajar dan 2007 kembali mengirim 58 guru. Mereka berstatus bukan pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa kontrak selama dua tahun.

Pada 2009 Kemendiknas kembali mengirim tenaga pengajar ke Sabah, tapi kali ini jumlahnya hampir dua kali lipat dibanding 2007, yaitu 109 orang. Mereka juga dikontrak dua tahun dan tidak diperpanjang lagi.  

Hanya saja pada 2009 yang dikirim ke sabah adalah para pendidik berstatus PNS karena ada Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional yang mengharuskan pendidik anak-anak Indonesia di Sabah, Malaysia, berstatus PNS. Prosedur perekrutan guru berstatus PNS ini melibatkan pemerintah daerah. Namun timbul masalah, tidak semua pemerintah daerah mengizinkan guru mereka bertugas di luar negeri karena berimplikasi pada pengembalian guru ke daerah asal setelah masa tugas mereka berakhir. Berdasarkan kendala tersebut, diambil kebijakan lain yaitu perekrutan calon pendidik tahun 2009 dilakukan dari lembaga di bawah Kemendiknas, seperti LPMP, PPPPTK, P2PNFI dan BPPNFI.

Tahap pertama diberangkatkan 37 guru. Mereka bertugas sejak 3 Agustus 2009 hingga 31 Juli 20011. Tahap kedua sebanyak 38 guru yang bertugas sejak 2 Desember 2009 hingga 30 November 2011 dan tahap ketiga sebanyak 33 guru yang mulai bertugas pada 2 Juni 2010 hingga 30 Mei 2012.

Guna menggantikan pendidik PNS yang telah selesai masa tugasnya, Kemendikbud kembali mengirim 150 pendidik pada 2011. Kali ini bukan dari PNS, tapi direkrut dari mereka yang baru lulus di delapan perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta UNY), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UMI), Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Tanjungpura.  

Sebagian dari 150 pendidik itu dikirim ke Sabah sejak tahun lalu secara bekelompok. Sedangkan sisanya, 60 orang diambil dari enam perguruan tinggi, yakni UNI, UPI, UNY, Unesa, UM, dan Universitas Negeri Semarang (Unes). Mereka dikirim pada Oktober lalu.

Gaji mereka Rp 15 juta per bulan dipotong pajak. Pada tahun sebelumnya mereka hanya mendapat gaji Rp 10 juta per bulan.

Para pendidik tak hanya ditempatkan di sejumlah community learning center (CLC), ada juga yang ditempatkan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Mereka berjumlah delapan orang. Guna memastikan para pengajar dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik, mereka dibekali pelatihan yang cukup. Hal ini diperlukan karena proses pembelajaran di pusat belajar yang terletak di perkebunan kelapa sawit di Sabah berbeda dengan proses pembelajaran pada umumnya.  

Meski demikian, berbagai masalah tetap dihadapi para guru selama bertugas. Masalah ini berkaitan dengan dengan pembelajaran serta masalah sosial tenaga kerja di perkebunan. Meski para guru sebenarnya hanya menjadi “pengajar” atau “pendidik”, tidak jarang mereka dihadapkan berbagai masalah  yang sama sekali tidak berhubungan dengan tugas utama mereka. Bahkan, banyak guru ketika pertama kali datang ke lokasi perkebunan mengalami stress. Maklum, kondisi perkebunan letaknya terpencil jauh dari keramaian. Kehidupan sehari-hari menjadi sangat berlainan dibandingkan keseharian para guru di Indonesia. Sebagian besar guru berasal dri kota besar di Indonesia, yang kehidupan sehari-harinya sangat bertolak belakang dengan kondisi perkebunan.

Domery Alpacino, Wartawan MetroTV dari Sabah

catatan: sebagian naskah ini pernah dimuat di Metrotvnews.com pada Desember 2012